KOORDINASI IMPLEMENTASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN MELALUI MONEV BERSAMA BAPPENAS DAN KLHK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram (16/09/2015) – Dalam rangka memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknisnya, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air bersama dengan Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) DAK Bidang Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim dari Bappenas di wakili oleh Ir. Nita Kartika, M.Ec dan Andi Setyo Pambudi, ST sedangkan dari KLHK diwakili oleh Ir. Siti Rahayu. Berdasarkan kegiatan ini diketahui bahwa secara umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan DAK tahun anggaran 2014 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.67/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014 terutama dalam pengalokasian jenis kegiatan serta pengalokasian anggaran pada tiap jenis kegiatan. Dapat disampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan tahun 2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 13.207.866.820,- ,dana pendamping dan dana penunjang dari daerah masing-masing sebesar Rp. 11.441.594.260,- dan Rp. 1.257.631.883,-. Realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 12.239.003.105,- atau 92,66% dan realisasi fisik mencapai 95%.

Wilayah yang dipilih sebagai daerah sampel meliputi wilayah-wilayah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang mendapatkan alokasi relatif besar serta belum pernah menjadi sampel pada kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kunjungan lapangan ke salah satu lokasi sampel di Tahura Nuraksa di Kabupaten Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana DAK di Tahura tersebut cukup efektif terutama dalam penyediaan sarpras.

Pembatasan penggunaan dana untuk sarpras dalam Juknis DAK 2014 dinilai menyulitkan karena pada dasarnya penanaman tidak terlalu dibutuhkan. Untuk itu pengaturan batasan vegetatif dan non vegetatif perlu ditinjau ulang. Selain itu, sarana dan prasarana yang menggunakan anggaran DAK kehutanan tahun 2014 telah difungsikan dengan baik (telah dipakai) namun sarana dan prasarana tersebut belum cukup mampu meningkatkan kinerja pengelolaan hutan. Terkait realisasi penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), kunjungan lapangan menemukan bahwa kegiatan ini berjalan baik (*KKSDA).