PENTINGNYA “BLUD” DAN SDM PROFESIONAL DI KPHL UNTUK OPTIMALISASI POTENSI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN MAMASA, SULBAR

Mamasa (7/10/2015) – Dalam rangka evaluasi peran kelembagaan KPHL dalam optimalisasi potensi hutan lindung, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air melakukan kunjungan ke KPHL Model Mamasa Tengah, Sulawesi Barat. Diwakili oleh Andi Setyo Pambudi, Kineta Gisela Dionia, dan Dhevi Arimbi selaku tim dari Bappenas, kunjungan tersebut berlangsung pada tanggal 04 – 07 Oktober 2015.

Sebagaimana PP No. 6 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Namun dalam keberjalanan pengelolaannya, banyak ditemukan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPHL Model Mamasa Tengah, antara lain yaitu terkait masalah dalam sumber daya manusia (SDM) serta masalah kelembagaan yang menyebabkan ketergantungan dalam pendanaan.

Diketahui bahwa secara umum, berbagai permasalahan KPHL Model Mamasa Tengah diawali oleh cukup terbatasnya jumlah pegawai (PNS) ataupun masih kurangnya kompetensi pegawai dalam kebutuhan keberlangsungan operasional pengelolaan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala KPHL Model Mamasa Tengah, Bapak Lukas Latif, saat ini belum terdapat Kepala Seksi Perencanaan dan Kasubag Tata Usaha. “Orang-orang yang dianggap profesional menangani sektor kehutanan yang seharusnya menjadi tulang punggung kinerja KPHL, banyak yang dipindah-tugaskan ke instansi lain yang tidak berhubungan langsung dengan kompetensi yang dimiliki” tuturnya.

Selain itu, belum adanya sinergitas program, kegiatan, peran dan kewenangan antara institusi KPHL dengan institusi yang terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Sebagai contoh, dukungan dari PEMDA setempat untuk bersinergi melakukan pengelolaan hutan lindung juga dirasa masih belum optimal.

Pendanaan KPHL Mamasa Tengah masih bergantung pada daerah. Kelembagaan yang masih belum berwujud sebuah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menyebabkan tidak adanya kewenangan KPHL untuk mengelola penghasilan kawasan meskipun tersimpan banyak potensi alam yang dapat memberi penghasilan KPHL dalam jumlah yang cukup besar. Mekanisme Cost-Benefit Sharing antara daerah hulu dan hilir pun belum diadakan.

Dari kunjungan lapangan, ditemukan pula bahwa keberlangsungan operasional KPHL Mamasa Tengah masih terhambat oleh masalah dana. Bapak Lukas juga menyampaikan mengenai tidak dilibatkannya beliau dalam proses penyusunan DAK meskipun KPHL Mamasa Tengah sendiri merupakan objek utama dari penyusunan DAK tersebut. (*KKSDA).