PENYELESAIAN STATUS KAWASAN HUTAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN TAPIN

Banjarmasin (03/12/2015) – Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan merupakan salah satu target RPJMN 2015 – 2019 terkait ketahanan air yang dalam pembangunannya memerlukan koordinasi strategis dengan sektor lain, termasuk sektor kehutanan. Bendungan Tapin sangat diperlukan dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas mengadakan rapat koordinasi di Kantor BPDAS Barito dan kunjungan lapangan terkait Bendungan Tapin sebagai bagian dari kegiatan koordinasi isu-isu strategis di kawasan hutan. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 02 – 04 Desember 2015. Tim Bappenas diwakili oleh Kasubdit Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air, Ir. Nita Kartika, M.Ec serta Fungsional Perencana Muda, Andi Setyo Pambudi, ST. Kegiatan ini melibatkan mitra diskusi dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, BPDAS Barito, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Kabupaten Tapin, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapin dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Kantor BPDAS Barito tanggal 2 Desember 2015, didapat informasi bahwa selama ini dalam pembangunan Bendungan Tapin, kendala umum yang dihadapi adalah rumitnya pembebasan lahan hutan, lahan non hutan, tanah negara dan tanah penduduk serta masalah sosial lainnya. “Sampai saat ini masih dicari solusi yang tepat karena berhubungan dengan hak masyarakat setempat. Semakin banyak orang yang menempati suatu wilayah, negosiasi untuk pembebasan lahan semakin sulit. Selain itu, permasalahan lahan pengganti perlu mendapat perhatian. Apabila bendungan berada di lahan hutan, harus pula dicari lahan pengganti hutan tersebut”, ujar Herman Cahyono, S.Hut, Kabid Pemolaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.

“Konflik yang ada yaitu saat ini kawan Bendungan Tapin ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan produksi pada tahun 2009, padahal sebelumnya awal tahun 2000-an statusnya adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang ditetapkan dengan SK Menhut juga. Dari hasil diskusi, didapat informasi bahwa telah disepakati untuk menggeser batas hutan produksi agar dapat mendukung pembangunan Bendungan Tapin yang menjadi prioritas nasional ketahanan air yang ditetapkan Presiden. Oleh karena itu, peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diperlukan”, lanjutnya

Panitia tata batas yaitu BPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Tapin saat ini sedang berusaha secara cepat menyelesaikan tata batas kawasan hutan untuk segera ditandatangani Menteri LHK. Panitia tata batas hanya bisa mengusulkan, namun penyelesaian akhir tetaplah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II mengharapkan agar masalah tata batas ini selesai sebelum tanggal 10 Desember agar pekerjaan Bendungan Tapin setidaknya bisa segera dimulai, terutama membayar pembebasan lahannya.

Sebagaimana diketahui, tingkat kerumitan permasalahan sosial pembangunan bendungan sudah disadari pemerintah. Mengantisipasi penanganan masalah sosial tersebut sebenarnya Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan peraturan Nomor 03/PRT/M/2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan. Peraturan tersebut menyatakan pembangunan bendungan tidak terlepas dari permasalahan sosial karena tujuan dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat masih berbeda dan belum terjadi secara sinergi. Untuk itu disarankan pemerintah perlu memaparkan secara detail dan terbuka seluruh dokumen mulai dari studi kelayakan pembangunan bendungan; studi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum; studi rekayasa sosial maupun dokumen Amdal dari kegiatan pembangunan bendungan kepada publik. Hal ini wajib dilakukan karena untuk mencegah opini buruk masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan bendungan, yaitu Bendungan Tapin. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan studi pengadaan tanah dan melaksanakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui informasi yang tepat. Dengan melaksanakannya, maka dapat direkomendasikan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peran pemangku kepentingan mulai dari tahapan pra kontruksi, kontruksi, dan paska kontruksi. (*KKSDA)