PERLINDUNGAN MATA AIR DAN AIR TANAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN KETAHANAN AIR

Jakarta (11/11/2015) – Isu penting terkait perlindungan mata air dan air tanah dalam RPJMN 2015 – 2019, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas mengundang stakeholders penting dalam sebuah “FGD Konservasi Sumber Daya Air Tanah dan Mata Air di DAS Prioritas” pada tanggal 11 November 2015 bertempat di Gedung Pusbindiklatren Bappenas Jl. Proklamasi No.70 Jakarta. Acara ini dipimpin oleh Ir. Nita Kartika, M.Ec selaku Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas  dengan menghadirkan narasumber dari Ir. Hermono Sigit sebagai Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK dan Pakar Dr. Dasapta Erwin Irawan dari Institut Teknologi Bandung.

Sebagai pemimpin acara FGD sekaligus narasumber, Ir. Nita Kartika, M.Ec menyampaikan bahwa FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah konservasi tanah sebagai akibat dari rusaknya lansekap DAS dan juga memberikan gambaran tentang penanganan konservasi air tanah baik pada kawasan hulu, tengah, maupun hilir DAS. Masukan yang ingin didapatkan dalam hal ini adalah tentang upaya-upaya dan penanganan rehabilitasi air tanah dan mata air terutama di DAS Prioritas sebagai bagian dari target pencapaian ketahanan air dalam  RPJMN 2015 – 2019.

Direktorat Pengendalian Ekosistem Perairan Darat menganggap program ketahanan air merupakan hal yang penting dan baru. Namun kenyataan di lapangan didapatkan perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan pada mata air belum cukup didalami. Oleh karena itu perlu diaturnya ketetatapan area mata air yang perlu diberikan treatment perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan”, lanjut Ir. Hermono Sigit menambahi apa yang disampaikan pemimpin FGD.

Ir. Hermono Sigit juga menjelaskan bahwa dalam pengendalian kerusakan mata air dan air tanah dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, permasalahan lingkungan, dan bencana ekologis. Dari ketiga faktor ini selanjutnya akan mempengaruhi kondisi mata air dan air tanah. Kondisi ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yakni kelas Aman – Rawan – Rusak. Fungsi dari pengklasifikasian kelas ini nantinya akan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan untuk melaksanakan aksi yang sesuai untuk kondisi masing-masing kelas.

Sementara itu, Dr. Dasapta Erwin Irawan sebagai narasumber pakar menggarisbawahi bahwa pemanfaatan air tanah seharusnya menjadi opsi terakhir setelah air permukaan atau sumber air lain. Dalam pengambilan air tanah sebaiknya dilakukan pada musim kemarau saja,  karena pada saat musim hujan kita bisa memanen air yang melimpah sekaligus mengurangi konsumsi air tanah. Oleh karena itu dapat dikembangkan pula penerapan teknologi untuk pembuatan ‘tenda air’ dan ‘bisnis air hujan’. Tidak luput tetap menekan aturan pengenaan pajak dalam pengambilan air tanah”, tuturmya.

Untuk pemulihan air tanah tidak bisa dilakukan di tanah dangkal. Areal yang perlu di cover dengan ekuivalensi simpanan air hujan dan perlu dipertimbangkan pula berapa kapasitas (liter) yang akan dimasukkan. “Teknologi yang dapat dikembangkan di masa depan adalah bagaimana rumah-rumah atau gedung-gedung perkantoran dapat mandiri memproduksi air tanpa mengambil air tanahnya. Hal ini perlu didukung dari sektor Peguruan Tinggi yang memiliki potensi SDM yang berkualitas untuk menghasilkan riset-riset teknologi. Namun riset-riset ini sebaiknya dibuka secara online sehingga masyarakat luas dapat mengakses perkembangannya”, pungkasnya (*KKSDA)